NEGARA KIAN TERPURUK SETELAH DITINGGALKAN OLEH GBHN


NEGARA KIAN TERPURUK SETELAH DITINGGALKAN OLEH GBHN
(Mari kita renungkan bersama!)

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu. GBHN ditetapkan oleh MPR untuk jangka waktu 5 tahun. Dengan adanya Amandemen UUD 1945 dimana terjadi perubahan peran MPR dan presiden, GBHN tidak berlaku lagi. Sebagai gantinya, UU no. 25/2004 mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa penjabaran dari tujuan dibentuknya Republik Indonesia seperti dimuat dalam Pembukaan UUD 1945, dituangkan dalam bentuk RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang). Skala waktu RPJP adalah 20 tahun, yang kemudian dijabarkan dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), yaitu perencanaan dengan skala waktu 5 tahun, yang memuat visi, misi dan program pembangunan dari presiden terpilih, dengan berpedoman pada RPJP. Di tingkat daerah, Pemda harus menyusun sendiri RPJP dan RPJM Daerah, dengan merujuk kepada RPJP Nasional.
GBHN ini master plan Indonesia untuk 5 (lima tahunan) yang akan dijabarkan oleh presiden selaku penyelenggara pemerintahan, itu dulu! Namun kini, digantilah dengan visi-misi calon presiden dan wakil presiden, program 100 hari, program 5 (lima)tahun.
GBHN adalah program yang disusun oleh wakil-wakil rakyat ditambah utusan daerah, utusan golongan, dan tidak lupa waktu itu ABRI. Bila kita menganut sampling proporsional memang menjadi tidak proporsional, tapi bila kita menganut sampling area ini akan terjangkau, dan bila menganut multitage sampling, yah cukuplah mewakili seluruh rakyat Indonesia! Jadi andai wakil rakyat ditambah kaum terpilih cerdik pandai, arif bijaksana, mengerti kebutuhan daerah, mengerti kebutuhan institusi-institusi atau golongan-golongan tertentu, maka komposisi tersebut bila menyusun program untuk membangun wilayah Indonesia yang begitu majemuk disegala aspek dan segment masyarakat, maka penyusunan yang sistemik akan menghasilkan program yang sistemik pula.
GBHN yang tersepakati merupakan parameter acuan pokok pelaksana, sehingga manakala terjadi penyimpangan akan mudah dalam pengontrolannya. GBHN juga dapat diturunkan eh didiskresikan oleh lembaga atau penyelenggara pemerintahan di bawahnya. Dan ini semakin membuat pemerintah di segala tingkatan memiliki tolok ukur yang pasti dan tersepakati oleh rakyat Indonesia pemiliki kedaulatan yang tak terbantah.
GBHN atau disekresi GBHN di segala tingkatan, dari tujuan pembangunan Nasional turun menjadi tujuan pendidikan nasional (untuk kementerian pendidikan) atau tujuan pertahanan (tentunya untuk kementerian pertahanan). Begitu selanjuutnya sampai pada tingkatan yang terendah. Bila GBHN merupakan kerangka system, maka berbagai diskresi kelembagaan atau tingkatan di bawahnya menjadi sub system dan berbagai elaborasinya akan menjadi sub-sub system atau komponen-komponen yang menjadikan kerangka kinerja yang sangat luar biasa. Ini bukan terbawa oleh semangat keseragaman atau menyeragamkan, namun lebih kepada bagaimana menyusun program kerja yang sistemik dengan alur kinerja sistem managemen yang tertata dan konseptual dengan berbagai pertimbangan matang.
Apakah sebuah kesadaran atau ketidaksadaran yang menjadikan GBHN tinggal sebuah kenangan yang dirindukan oleh segenap manusia yang dalam mengembangkan segala sesuatu berlandaskan pada system kerja atau kinerja system. Bila kita kaitkan dengan suatu operation system, maka GBHN merupakan poros yang menggerakkan berbagai pangkal kuasa dan mendinamisasi perkembangan dalam sebuah kinerja system yang terukur!
Visi misi disusun oleh perorangan (meskipun mereka memiliki suatu team work), namun jika diperbandingkan dengan kuantifikasi perwakilan, maka ia hanya mewakili secara strata kompetisi berjenjang. Coba lihat! Pemenang pada tahap I, misal dari empat calon terdistribusi 16%, 16%, 40%, 9% sisanya abstain. Pada tahap II, 75% sah 25 % tidak sah. Dari 75% persen sah A mendapat 65% dan B 35%. Coba hitung berapa sebenarnya pemenang itu mewakili kedaulatan rakyat yang sesunggunya?
Perbaikan harus dilakukan secara sistemik dan pemikiran ini adalah sebuah wacana yang perlu perenungan mendalam dengan berbagai pertimbangan. Berikut tengok dalam konten lebih kecil!
Pada tingkat propinsi dan kabupaten/kota, juga terjadi hal yang sama! Pemenang bukanlah representasi murni dari sebagian besar masyarakat! Semakin banyak calon, maka semakin besar pula peran pereduksian kehendak rakyat! Apalagi dalam penyusunannya pun tidak melalui permusyawaratan/perwakilan, maka ini hanyalah tata cara pandang perseorangan yang tersetujui dan bukan kehendak khalayak!
Itulah sebabnya berbagai gejolak sering muncul seiring perkembangan kapasitas masyarakat dalam menyikapi berbagai dinamika perkembangan pelaksanaan tata pemerintahan dan pembangunan!
Apakah visi-misi calon gubernur, bupati/walikota sejalan dengan visi-misi presiden? Tentu jawabannya beragam? Ada yang sejalan, manakala satu garis partai dan tidak bila tidak separtai, belum lagi kalau koalisi, maka visi-misi akan berubah dalam tempo yang sangat pendek (hanya dalam hitungan hari). Kandidat calon bupati, walikota, gubernur, presiden, pada tahap awal (missal 3-4 calon), pada tahap awal kompetisi terpilih 2 (dua) kandidat, maka kandidat akan berupaya berkoalisi dengan calon yang gagal pada babak I. Dan apa yang terjadi, mereka merubah visi-misi untuk mengakomodasi kepentingan mitra koalisi baru dan dibawalah visi-misi yang baru berumur beberapa hari itu ditawarkan kepada masyarakat kembali (setelah ada revisi hasil koalisi baru)!
Bagaimana mungkin membangun sebuah pemerintahan hanya dipersiapkan dalam beberapa hari untuk membangun lima tahun ke depan!

9 thoughts on “NEGARA KIAN TERPURUK SETELAH DITINGGALKAN OLEH GBHN

  1. Oh Republik Indonesiaku. Ketika pesawat-pesawat tempur Republik Indonesia yang dibayar angsur itu terbang, perasaanku sempat merinding dan sempat yakin Indonesia masih ada. Konon pesawat-pesawat itu tak bisa terbang karena terbatasnya anggaran. Sedih. Kalau saja sumber-sumber alam Indonesia dikelola lebih menguntungkan Indonesia seperti negara-negara Amerika Latinnya Evo Morales, Hugo Chaves atau Kubanya Fidel Castro, kalau saja negeri ini dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang peduli rakyat negara dan bangsa seperti negara-negara tersebut yang tidak mau dibohongi negara lain, lebih suka berdikari dan sumber alam penting digunakan sebesarnya kemakmuran rakyat, korupsi teri dan kakap diberantas benar, jenderal-jenderal polisi dan tentara semuanya dan anggota-anggota DPR yang ikut bermain sandiwara dan pengkhianat rakyat memang benar-benar sayang rakyat dan negara, mau memberi contoh hidup sederhana dan anti korupsi dan memberantas korupsi benar-benar, bukan pura-pura, atau pencitraan, tapi hidup sederhana sesederhana rakyat yang dibuat miskin, dalam merdeka lama, aku yakin Indonesia akan hebat seperti cita-cita Sukarno dan menjadi seperti negara-negara lain tersebut. Tapi mengapa negeri ini dibuat begini? Ketika aku ingat kenyataan Indonesia saat ini, bukan seperti yang dicita-citakan Sukarno, sekajap pun hilang kebanggaanku melihat pesawat-pesawat tempur itu terbang. Hilang lenyap pula perasaanku yang tadi sempat merinding dan sempat yakin Republik Indonesia masih ada.

  2. semua dalam proses, ingat peradaban bangsa kita memang baru pada level ini jadi tatanilai bersama (shared value) juga belum berkembang merata krn dipengaruhi msh banyaknya tingkat kesenjangan dr mulai pendidikan, pendapatan (income disparity tinggi), tdk meratanya akses masyarakat pd sumberdaya dan termasuk ketimpangan intelektualitas, peradaban bangsa ini dicirikan dgn rendahnya kedewasaan masyarakat secara umum kita blm termasuk mature society. Hal ini semua memberi pengaruh pada sistim yang dibangun, memang ada sementara org mengatakan sistim sdh baik tapi manusianya yg belum baik, itu pandangan yg agak keliru krn bangsa ini blm masuk kategori mature society, maka bagaimana sistim yg dibangun bisa bagus?

  3. negeri ini perlu sekelompok pelopor yang menggerakan perubahan simultan dgn penyadaran pada publik, yg mana kelompok ini terdirin atas orang2 dan pemimpin yg memiliki jiwa kebangsaan yg tinggi bukan kelompok2 kepentingan spt saat ini yg egocentris……

  4. Analisa yang baik sekali. Memang perlu negara itu “menghidupkan” kembali GBHN agar pembangunan negara ini lebih terarah. UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yg ditujukan utk menggantikan GBHN masih tdk optimal. Kondisi ini diperparah dg adanya pelaksanaan otonomi daerah (Ot-Da) yang menurut saya masih banyak daerah2 yg belum siap melakukan perencanaan daerahnya sendiri. Pemerintah pusat masih harus “turut campur” dalam membangun daerah2 tsb. Adanya Ot-Da, malah menghidupkan para “raja” kecil di daerah2 yg membangun daerahnya sesuka hatinya & makin tdk ketauan arahnya kemana. Saat ini pun, setiap pergantian pemimpin (Presiden) pasti akan berubah kebijakan juga mengenai arah pembangunan nasional, krn disesuaikan dg visi, misi & program dari si Presiden beserta Tim Suksesnya dlm menjabarkan pembangunan nasional. Saya setuju dg yg anda sampaikan bhw hal ini bisa diperburuk lagi dg banyaknya parpol2, koalisi pemerintahan, dsb. Ini malah akan makin memperburuk arah pembangunan nasional. Satu partai pasti sejalan, tapi kalo beda partai ga bakal bisa sejalan krn visi misi & tujuan partainya jelas udah berbeda.
    Dengan adanya GBHN, siapapun Presiden-nya nanti atau dari parpol manapun dia, arah pembangunan nasional akan tetap sama. Saya menganalogikan GBHN seperti sebuah master plan atau blue print sebuah konstruksi. Gampangnya, kalau kita mau membangun rumah, kita tentu hrs punya blue print/master plan dari disain rumah tsb agar kita bisa tau mau dibanun seperti apa rumah tsb, mau ditaruh dmn pintu rumah tsb, jendelanya mau kaya apa, dll. Siapapun arsiteknya nanti, dia akan mengikuti master plan tsb. GBHN juga sebagai fungsi kontrol masyarakat thdp sukses atau gagalnya seorang pemimpin dlm menjalankan tugasnya tsb. Kalo skrg, UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tsb kan produk dari Presidennya sendiri, sehingga sanksi hukum apabila gagal tdk jelas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s