Hak Konstitusional Warga Negara telah dikebiri oleh UU ASN No.5 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2017


Pembatasan usia menjadi CPNS dan Pengangkatan status sebagai PPPK (Pegawai Pemeringah dengan Perjanjian Kontrak) bagi ASN bagi saya merupakan pengebirian hak konstitusional yang tertuang dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 dinyatakan, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Nah, merujuk kepada konstitusi, menjadi PNS itu merupakan salah satu bentuk hak warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan. Tidak hanyaitu, dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 juga dijelaskan, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” Jadi, pembatasan usia menjadi CPNS tanpa alasan yang rasional adalah suatu bentuk peraturan yang merugikan hak konstitusional warga negara. Kalau usia di atas 35 tahun tidak layak lagi untuk diangkat menjadi CPNS, apakah mereka sudah tidak produktif lagi?
Mungkin belum banyak yang menyadari dan merasa dirugikan akan hal ini. Saya sangat sependapat dengan Nani Efendi seorang pemerhati hukum yang menyatakan bahwa “kebanyakan masyarakat hanya menerima saja ketentuan pembatasan usia perekrutan CPNS. Seolah-olah ketentuan itu merupakan ketentuan Tuhan. Padahal, ketentuan itu dibuat oleh manusia juga. Ketentuan batasan usia menjadi CPNS paling tinggi 35 tahun itu terdapat dalam Pasal 6 huruf b Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Jadi, ketentuan batasan usia 35 tahun untuk menjadi CPNS itu terdapat dalam Peraturan Pemerintah atau PP, bukan ketentuan Tuhan. Kemudian pada tahun 2014, diberlakukan sebuah UU Aparatur Sipil Negara yang memuat tentang Manajemen ASN terkait pembatasan usia sebagai Pegawai Negeri Sipil dan juga pengalihan sebagai PPPK dimana hal ini kembali diperkuat dalam PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Kepegawaian.

Peraturan Pemerintah ini jelas bertentangan dengan hak azasi manusia dan juga asas pembentukan peraturan itu sendiri dimana pada pasal 2 poin j UU ASN disebutkan bahwa penyelenggaraan manajemen ASN berdasarkan pada asas “nondiskriminatif” dan dalam bagian pertimbangan dikatakan pula bahwa penerapan manajemen kepegawaian ini menggunakan sistem merit dimana pada bagian ke 22 dijelaskan bahwa Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Nah…bukankah UU ASN ini mengalami cacat hukum?

Memang, dalam UU tersebut ada disebutkan “memenuhi syarat-syarat tertentu”. Tetapi, syarat-syarat tertentu itu tidak disebutkan bahwa usia harus paling tinggi 35 tahun. Jadi, selama ini, Peraturan Pemerintah-lah yang membatasi usia untuk menjadi CPNS. Selama ini, kebanyakan warga negara hanya menerima saja semua ketentuan yang dibuat oleh pemerintah. Seolah-olah semua ketentuan itu baik, benar, dan adil bagi rakyat. Padahal, tidak semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu adil bagi rakyat. Terkadang, peraturan yang dibuat oleh pemerintah justru membatasi hak-hak konstitusional warga negara yang bersifat azasi. Hal ini dibuktikan dengan ketidakadilan yang diberlakukan pada ASN antara PNS dan PPPK pada Bagian Kesatu tentang Hak PNS Pasal 21 diterangkan bahwa PNS berhak memperoleh: a. gaji, tunjangan, dan fasilitas; b. cuti; c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; d. perlindungan; dan e. pengembangan kompetensi dan pada Bagian Kedua Hak PPPK Pasal 22 dijelaskan pula bahwa PPPK berhak memperoleh: a. gaji dan tunjangan; b. cuti; c. perlindungan; dan d. pengembangan kompeten.

Apakah Pembaca bisa melihat/membaca ketidakadilan tersebut?pada pasal 23 UU ASN tersebut dijelaskan dengan terang bahwa kewajiban ASN (PNS dan PPPK) adalah sama namun hak yang mereka miliki tidaklah sama. Apakah ini adil? Apakah ini tidak diskriminatif?? Saya dengan tegas mengatakan bahwa peraturan tersebut sangat tidak adil dan telah mengebiri hak konstitusional rakyat Indonesia.

Pembatasan usia menjadi CPNS maksimal 35 tahun semestinya harus ada rasionalitashukumnya maupun landasan-landasan teori ilmiah (science; ilmu pengetahuan), seperti tinjauan dari ilmu psikologi, sosiologi, maupun disiplin ilmu pengetahuan lainnya. Mengapa usia menjadi CPNS dibatasi sampai usia 35 tahun? Mengapa tidak pada batasan lain seperti 30, 40, atau 45 tahun, atau pada usia lainnya? Apa yang menjadi dasar penetapan menjadi 35 tahun? Persoalan ini harus ada penjelasannya, baik secara yuridis maupun tinjauan ilmiahnya. Jadi, pembatasan usia menjadi CPNS tanpa alasan yang rasional adalah suatu bentuk peraturan yang merugikan hak konstitusional warga negara. Kalau usia di atas 35 tahun tidak layak lagi untuk diangkat menjadi CPNS, mengapa dari tenaga honorer bisa diangkat menjadi CPNS di usia 46 tahun sebagaimana diatur dalam PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil? Inikan tidak adil? Jadi, sekali lagi, tidak ada rasionalitas hukum maupun argumentasi ilmiah yang diberikan oleh pemerintah dalam hal pembatasan usia CPNS. Mengapa harus 35 tahun?

Membatasi usia CPNS sampai usia 35 tahun dan mengangkat mereka menjadi PPPK adalah jelas telah merugikan dan mengebiri hak-hak konstitusional warga negara. Dengan adanya pembatasan usia itu, banyak orang-orang yang punya potensi SDM yang baik tidak bisa terakomodir menjadi PNS hanya karena usia mereka telah melewati 35 tahun. Dengan kata lain, pembatasan usia itu merupakan salah satu bentuk pembatasan akses terhadap warga negara untuk mengembangkan hidup dan kehidupan mereka. Padahal, sangat banyak orang-orang yang berusia di atas 35 tahun yang punya kemampuan SDM yang mumpuni untuk menjadi PNS. Malah, mereka lebih kaya dengan berbagai pengalaman dan kemampuan.

Mereka yang berusia 35 tahun dirugikan telah oleh peraturan perundang-undangan yang memberikan batasan usia 35 tahun. Dengan demikian, kesempatan mereka untuk berkompetisi menjadi PNS menjadi lebih sedikit. Ini jelas merupakan perlakuan yang tidak adil. Oleh karena itu, melihat kondisi yang ada sekarang, sangatlah tidak tepat kalau usia untuk menjadi CPNS dibatasi hanya pada usia 35 tahun. Kesempatan warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan haruslah diberikan seluas-luasnya dan seadil mungkin. Menjadi PNS merupakan pilihan hidup dari warga negara dalam rangka ikut serta dalam membangun negara sebagaimana yang dijamin oleh UUD 1945. Oleh karena itu, ketentuan tentang batasan usia untuk menjadi PNS perlu ditinjau ulang agar hak konstitusional warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan tidak ada yang terabaikan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s