Penantian Tak Berujung


Manokwari Selatan, 1 Juli 2019

Berdasarkan Program Nawacita kelima Pemerintah Republik Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang salah satunya adalah pemerataan kebutuhan pendidikan di daerah terpencil, maka Kementrian Pendidikan bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur negara menghadirkan terobosan mengirim tenaga pendidik melalui Program Guru Garis Depan (GGD). Pemerintah telah berhasil mengirimkan Guru Garis Depan Tahap I tahun 2015 sebanyak ± 786 tenaga pendidik yang tersebar dan mengabdikan diri di pelosok negeri. Kehadiran mereka telah memberi warna dan nafas baru bagi kebangkitan pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah tertinggal.

Program Guru Garis Depan Tahap I telah berhasil mengurangi permasalahan tenaga pendidik di daerah terpencil. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu untuk menambah jumlah Guru Garis Depan yang siap mengabdikan diri dalam upanya menyelesaikan pemerataan pendidikan daerah terpencil, sehingga dilaksanakanlah perekrutan Program Guru Garis depan tahap II pada tahun 2016.

Pelaksanaan tersebut sudah pasti menghabiskan anggaran yang sangat besar, kemudian hal tersebut telah menjadi harapan yang sangat besar bagi setiap peserta.

Apresiasi tertinggi kami sampaikan kepada pemerintah yang telah melakukan pemerataan pendidikan hingga daerah terpencil untuk turut mewujudkan Nawa Cita Presiden Tersebut.
Kami yang berusia 35 tahun ke atas telah memiliki masa kerja yang sesuai dengan klasifikasi perundang-undangan untuk pengangkatan CPNS sehingga kami pun diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi administrasi dan kompetensi dasar yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dilaksanakan pada bulan September 2016.
Namun, sangatlah disayangkan ketika pengumuman rilis pada bulan Juni 2017 (setelah menunggu 9 bulan lamanya), nama kami ada di daerah pilihan namun tak ada sekolah penempatan. Hal ini membuat kami mulai khawatir dan bertanya kepada pihak Pemerintah Kabupaten sasaran (daerah pilihan kami) dan rupanya pihak Pemkab tak paham tentang kondisi ini dan menyerahkan ke pemerintah pusat untuk penjelasannya (dalam hal ini pihak KEMDIKBUD, KEMENPAN DAN BKN).

Namun dari rangkaian perjalanan pengaduan yang kami alami, telah terjadi sebuah permainan tarik ulur antara pihak terkait yang membuat kami kecewa, malu, sedih dan kehilangan semangat. Terlebih lagi, ada beberapa dari rekan kami yang berjumlah 40 orang telah mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karena dianggap telah lulus CPNS. Kami terombang-ambing dalam ketidakjelasan status antara LULUS atau TIDAK LULUS. Kami pun telah ditanyai oleh kerabat, sahabat dan handai taulan tentang ‘mengapa kami belum berangkat ke daerah 3T’. Semua perasaan ini kami pendam dan kami rawat dengan sebuah harapan akan ada perhatian lebih terkait kejelasan nasib kami dari pihak KEMDIKBUD orangtua yang telah membesarkan dan merawat kami.

Padahal dari keseluruhan regulasi dan mekanisme perekrutan CPNS GGD tahap ll ini sudah kami ikuti dan laksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang jika dari 6296 orang itu sudah dinyatakan lulus dan berhak untuk bisa menjadi CPNS tentunya jika dilihat dari program afirmasi pemerintah pusat dan masuk program Nawacita presiden RI.

Dua tahun lebih lamanya kami bersabar dan menantikan kabar gembira, namun tak jua kunjung ada secercah sinar harapan. Oleh karena itu, kami yang berjumlah 40 orang akhirnya dengan modal nekad dan tekad yang kuat, kami memberanikan diri mengunjungi beberapa kementerian terkait permasalahan kami.

Secara manusiawi, kami sangat memohon dengan penuh kerendahan hati agar kami dapat merasakan kebahagiaan sebagai CPNS GGD 2016 untuk mewujudkan impian dan kebahagiaan keluarga terutama orang tua, suami/istri, dan anak-anak kami (bagi yang sudah berkeluarga). Penantian selama 2 tahun bukanlah waktu yang lama jika dibandingkan dengan masa 20 tahun bahkan lebih yang telah kami jalani dalam pengabdian sebagai tenaga sukarela di mana ketika ada pengangkatan K1 dan K2 pun kami terpinggirkan karena keterlibatan beberapa oknum yang lebih mendahulukan kelurga walaupun masa kerja mereka belumlah layak memenuhi persyaratan.

Sehubungan dengan kejadian tersebut, maka kami telah mengajukan surat pengaduan pertanggal 21 Juni 2019.

Untuk melengkapi pengaduan tersebut, maka berikut ini kami menyampaikan kronologis permasalahan yang telah kami alami sebagai berikut:

1. Pada saat pendaftaran GGD 2016 di bulan Agustus terdapat persyaratan umum pada poin 1 yaitu berusia antara 18 – 35 tahun pada tanggal 18 Agustus 2016. Bagi pelamar yang berusia lebih dari 35 tahun dan kurang dari 40 tahun pada tanggal tersebut harus memiliki masa kerja terus-menerus sejak 1 April 1997 pada instansi pemerintah dan atau lembaga swasta yang berbadan hukum yang menunjang kepentingan nasional. Hal ini terdapat pada nomor : 30660/A3/KP/2016 tentang Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Kemendikbud Tahun 2016 (data terlampir). Hal inilah yang mendasari besarnya harapan kami agar kami dapat pula diangkat sebagai CPNS GGD 2016 dengan mempertimbangkan masa pengabdian kami yang bahkan ada yang sudah melebihi 20 tahun.

2. Pada tgl 15 – 18 September 2016 diadakan SKD CAT oleh Kemdikbud dimana sebelumnya kami telah mengirimkan berkas persyaratan sebagai bagian dari kelulusan seleksi administrasi.

3. Pada bulan Desember 2016, Kemdikbud mengundang seluruh potensi CPNS GGD 2016 (6296 orang) untuk mengikuti Bimtek PKB di Jakarta dalam beberapa tempat yang dikelompokkan sesuai daerah kabupaten pilihan masing-masing dimana pada surat undangan tersebut dengan jelas dikatakan bahwa sambil menunggu pengumuman kelulusan.

4. Setelah menunggu kurang lebih 9 bulan akhirnya baru diumumkan pada bulan Juni 2017 dimana pada saat pengumuman nama kami yg berusia 35 thn ke atas terdapat pada hasil kelulusan seleksi CAT di kabupaten pilihan kami namun tidak mendapatkan sekolah penempatan sehingga kami tidak memperoleh NIP dan tanpa pemberitahuan yang jelas kepada kami padahal Kemdikbud menyatakan pada media cetak dan di websitenya bahwa sebanyak 6296 peserta GGD lulus dan ditempatkan di 3T (data terlampir), di sini kami merasa dianaktirikan dan tidak dipedulikan serta diberikan harapan yang tidak jelas.

5. Sebelum tahap penetapan NIP berlangsung maka pd tgl 03 Juli 2017 kami mengirim perwakilan teman usia 35 ke atas untuk membawa surat perihal menanyakan kejelasan akan nasib kami pada Biro Kepegawaian Kemdikbud dan diberikan jawaban bahwa sesungguhnya Kemdikbud sangat ingin merekrut kami karena daerah 3T masih sangat kekurangan guru namun semua keputusan ada pada Kemenpan-RB. Namun kami diminta untuk bersabar menunggu hasil konfirmasi dari KeMenpan setelah Penetapan NIP selesai (25 Juli 2017) dan dikatakannya bahwa kami mungkin akan diarahkan menjadi PPPK(Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak) karena terbentur pada PP No.11 tahun 2017 tentang Manajemen Kepegawaian.

6.Karena memperoleh jawaban dari twitter pak Harry Setyawan (Staf KeMenPan) yang ketika ditanya tentang nasib kami dan dijawab oleh beliau bahwa silakan menunggu formasi P3K(PPPK). Lalu kami pun menanyakan kembali kapan perekrutan P3K kemudian beliau menyatakan bahwa belum ada rencana. Karena penantian kami tak kunjung memperoleh hasil yang menggembirakan akhirnya Pelapor mengajukan Pengaduan kepada Ombudsman.

7. Pada tanggal 7 Agustus 2017, kembali perwakilan teman-teman mengutus dua orang untuk menghadap kepada Kemdikbud yaitu menemui staf Biro Kepegawaian pada sub bagian perencanaan dan pengadaan GTK yaitu ibu Ifah dan diarahkan untuk menemui staf di Biro Kepegawaian KeMenPan yaitu Bapak Haris dan dinyatakan bahwa kami terbentur PP No.11 thn 2017 terkait Manajemen Kepegawaian dan menunggu P3K yang saat itu payung hukumnya masih dalam proses sehingga kami tak ada regulasi untuk diangkat menjadi CPNS. Dan sekitar seminggu setelah itu, maka kami dikirimkan surat balasan terkait pengaduan kami bahwa kami menunggu payung hukum P3K dilegalkan yang ditargetkan paling lambat akhir tahun 2018.

8. Setelah menunggu beberapa bulan dan sambil terus menggali informasi mengenai keberlanjutan penyelesaian masalah kami, maka kami melakukan pengaduan melalui telepon pada tanggal 28 November 2018 di nomor pengaduan Kemdikbud yaitu di (021) 57903020, 57903017 dan oleh operator telepon di kantor ULT KEMDIKBUD, kami diarahkan untuk menghubungi nomor dari Ditjen GTK yaitu di nomor 081310001841. Kemudian pada keesokan harinya, kami menghubungi nomor tersebut dan menceritakan tentang permasalahan kami dan dijawab bahwa untuk pengangkatan PNSnya dikembalikan ke daerah masing-masing. Lalu kami menjawab bahwa kami telah menanyakan ke daerah namun mereka pun tidak tahu tentang bagaimana menyikapinya. Setelah berdialog cukup lama dan tidak ada kejelasan akhirnya dialog di telepon ditutup. (rekaman telepon terlampir)

9. Pada Desember 2018, kami mengirim sebuah surat terbuka melalui email kepada Kementerian PAN-RB, Kemendagri dan juga Kemdikbud. Dari Kemdagri dibalas bahwa pengaduan kami tersebut akan diteruskan kepada Kemdikbud. Kami pun melakukan komunikasi melalui WA Pribadi staf Dirjen GTK yaitu Bapak Tagor Alamsyah Harahap dan beliau menyarankan kami untuk bersurat ke Sekretariat Negara, Kemdagri dan juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sambil menunggu informasi balasan email kami, maka kami membuat sebuah laporan ke laman lapor.go.id pertanggal 21 Desember 2018 dan mendapat balasan bahwa laporan kami tersebut telah didisposisikan ke Kemdikbud. Setelah didisposisikan ke Kemdikbud kemudian Kemdikbud mendisposisikannya ke KeMenPAN-RB, lalu dari KeMenPAN-RB diteruskan ke Panselnas CPNS.

10. Lalu pada bulan Mei 2019, Panselnas menyarankan untuk membuat surat secara resmi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Kepegawaian Negara.

11. Karena kami merasa terkatung-katung akhirnya kami datang langsung menanyakan laporan sebelumnya di line pengaduan ULT Kemdikbud, yaitu pada tanggal 24 Juni 2019. Setelah menunggu beberapa jam, maka kami dipanggil dengan nomor antrian M007 dan petugas di loket pengaduan memberikan gagang telepon pada kami untuk berbicara dengan petugas yang sekiranya bisa memberikan penjelasan terkait pengaduan kami sebelumnya. Sesungguhnya kami agak kecewa karena sudah hadir langsung ke pengaduan Unit Layanan Terpadu namun hanya diberikan kesempatan untuk berbicara di gagang telepon bahkan kami sempat mengatakan bahwa jika cara penanganannya hanya seperti ini maka apakah ada bedanya dengan mengadu melalui telepon dari Papua Barat sana? Di ujung telepon suara seorang ibu yang menanyai saya terkait apa yang ingin kami keluhkan, lalu pelapor ( Irawati) menyampaikan kronologis kejadiannya dari awal seperti yang ada pada kronologis ini. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah setiap laporan yang masuk melalui telepon bisa direspon ataukah setidaknya dicatat keluhannya karena laporan kami tersebut sudah berkali-kali kami sampaikan. Kemudian jawaban ibu tersebut bahwa beliau kurang paham dengan kasus kami, katanya “koq ada yang seperti itu ya?”. Beliau pun meminta untuk berbicara dengan petugas di loket, setelah mereka berbicara lalu gagang telepon kembali diberikan pada saya. Ternyata yang berbicara dengan saya adalah orang yang lain lagi karena itu saya kemudian diminta untuk menceritakan ulang permasalahan kami..Ya Allah, mengapa harus seperti ini? Kami seakan-akan dioper kesana kemari. Setelah menceritakan kembali, si ibu tersebut berkata bahwa minta maaf ibu, saya kurang paham tentang permasalahan ibu. Jadi ada baiknya ibu menanyakan langsung ke bagian Guru dan Tenaga Kependidikan. Nah, ibu bicara dengan beliau nih…setelah saya berbicara lagi dengan petugas tersebut (yang merupakan orang baru/ketiga) lalu saya mulai mengatakan bahwa mengapa saya harus berbicara dengan banyak orang seperti ini di telepon? Apakah tidak lebih baik jika kami bertemu langsung saja supaya bisa lebih jelas? Lalu ibu tersebut mengatakan, baiklah ibu, karena kebetulan ibu ada di Kemdikbud maka kami sarankan ke Biro Kepegawaian Kemdikbud dan boleh saya catat nomor telepon ibu? Lalu saya menjawab, baik silakan dicatat..mungkin kalau dicari di buku laporan ULT nomor saya sudah tercatat banyak kali karena saya sudah dimintai beberapa kali pula. Di akhir pembicaraan saya meminta nama dari petugas yang melayani kami tersebut, jadi akhirnya saya bisa mengetahui nama dari petugasnya yaitu ibu Yusna.

12. Setelah dari ULT Kemdikbud, maka sesuai arahan dari petugasnya, kami langsung menuju ke lantai 5 untuk menuju ke Biro Kepegawaian Kemdikbud. Di resepsionis, kami diminta ke dalam untuk menemui ibu Ifah yang duduk di meja Sub Perencanaan dan Pengadaan GTK. Ibu Ifah ini adalah orang yang sama yang ditemui pada saat pengaduan pertama kali di bulan Agustus 2017. Lalu beliau menjelaskan bahwa beliau selalu berkoordinasi terkait permasalahan kami dengan direktur Masyarakat SM-3T Indonesia (MSI), Akhiruddin, S.Pd., M.Pd.,Gr. yang selama ini menaungi kami selaku alumni SM-3T. Beliau pun menyampaikan bahwa untuk persoalan/masalah kami ini sudah dianggap selesai karena adanya pembatasan usia. Saya pun bertanya, koq bisa demikian bu? Padahal Tenaga Kesehatan (dokter dan bidan PTT Kemenkes) yang pernah mengalami nasib yang sama dengan kami telah diangkat sebagai CPNS dan memeroleh SK. Lalu beliau menjawab bahwa kabar itu belum pasti dan saya dengar-dengar bahwa Keppres tersebut dicabut kembali. Namun saya menjawab bahwa teman kami di Aceh dan Buton (Sulawesi Tenggara) menyampaikan demikian karena sahabatnya yang permasalahannya sama dengan kami dari bidan PTT sudah diangkat dan diberikan SK.

Karena saya merasa sedih dan kecewa dengan jawaban beliau yang mengatakan bahwa permasalahan kami sudah ditiadakan, serta merta saya mengatakan bahwa Kemdikbud telah berlaku tidak adil pada kami, kami merasa dianaktirikan. Bu Ifah pun menjawab, tidak ibu..jangan bicara seperti itu, kami tidak pernah menganaktirikan ibu dan teman-teman. Lalu saya menjawab, maaf bu, itu adalah jawaban spontan yang disebabkan rasa sedih dan kecewa ketika ibu mengatakan bahwa masalah kami dianggap sudah tidak ada pdahal dulu ibu sendiri yang bersurat bahwa kami harus menunggu paling lambat Desember 2018 dan payung hukum P3K dilegalkan. Namun kenyataannya sampai saat ini pun tidak ada berita. Beliau menjawab, “iya bu, tapi ibu juga tidak memaksakan untuk diangkat menjadi PNS karena sudah tak ada lagi pengangkatan PNS yang ada hanyalah P3K dan kedepannya juga untuk guru dan tenaga kesehatan hanya akan merekrut P3K.
Setelah memperoleh kejelasan dari ibu Ifah bahwa kami tidak bisa diangkat CPNS melalui quota kami di GGD 2016 lalu seperti bidan PTT dan P3K pun tidak serta merta dapat diangkat maka kami mohon pamit untuk selanjutnya menuju ke Kementerian PAN-RB. Lalu beliau menyarankan untuk menemui Bapak Haris staf di bagian pengisian E-Formasi Kebutuhan CPNS dan P3K.

12. Di gedung Kementerian PAN-RB, kami diarahkan untuk menuju ke lantai 5 dan menunggu selama kurang lebih 2 jam lebih karena beliau (Bpk Haris) sedang rapat. Setelah beliau selesai rapat dan tiba di ruang tunggu lantai 5, maka kami pun meminta waktu beliau untuk menanyakan perihal kedatangan kami. Lalu kami sampaikan bahwa kami hendak memohon penjelasan beliau terkait kelanjutan dari hasil seleksi CPNS GGD 2016. Beliau menjawab bahwa, “ Apalagi yang mau ditanyakan,Bu? Bukankah sudah jelas dari awal bahwa regulasinya tidak ada sehingga ibu tidak bisa diangkat sebagai CPNS.!” Lagi-lagi saya harus menjadikan KEPPRES untuk Bidan PTT sebagai acuan kami. Saya menanyakan bahwa mengapa kalau seandainya kami tidak bisa diangkat, lalu mengapa bidan PTT bisa? Bukankah dengan jelas sudah dinyatakan oleh Menpan RB bahwa CPNS Guru Garis Depan merupakan formasi khusus yang memperoleh afirmasi dan perssetujuan dari Presiden serta merupakan bagian dari Program Nawacita ke-3 dan ke-5 beliau. Kami pun telah mengikuti Bimtek Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan di Jakarta dan dibagikan perlengkapan berupa Rompi, Topi dan Tas bertuliskan Guru Garis Depan.
Akan tetapi, pertanyaan kami tersebut dibalas oleh beliau seperti ini, “ Lha koq nanyanya ke saya, saya kan gak tahu…” jadi saya pun menjawab, “Maafkan kami Pak! Kami sudah memberikan beban pertanyaan ke Bapak” Lalu, kira-kira kalau kami hendak menempuh jalur seperti yang telah dilakukan oleh KeMENKES untuk memperoleh KEPPRES Pengangkatan CPNS Dokter dan Bidan PTT ke Presiden, apakah bisa dan kira-kira bagaimana caranya?”
Pak Haris menjawab dengan nada agak kesal (mungkin pengaruh lelah) “ Nggak tahu,.maaf ya…saya masih banyak pekerjaan. Jadi saya sampaikan seperti tadi bahwa kalian 40 orang itu sudah dianggap selesai kasusnya, tunggu aja P3K dan bersaing dengan pendaftar lain yang ada di daerah”. Lalu, Conny (teman saya) pun bertanya, Pak..apakah kami tidak bisa diprioritaskan dan diberi semacam surat rekomendasi dari MENPAN-RB yang dapat ditujukan ke daerah untuk diprioritaskan? Beliau menjawab, “Ya gak bisa seperti itu dong! Kalian harus tetap mengikuti seleksi P3K.
Lalu saya pun memohon maaf untuk mengakhiri percakapan kami disamping beliau pun memang juga lagi sibuk menurut pengakuannya ( padahal saya sebenarnya kecewa dengan pernyataan beliau yang seakan-akan menutup jalan bagi kami untuk kami mempertanyakan CPNS GGD ini).

13. Karena belum puas dengan pak Haris, akhirnya kami menunggu kesempatan untuk berbicara dengan Bapak Arizal, Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur di KeMENPAN-RB. Kebetulan beliau sedang berbincang-bincang dengan dua orang tamu sehingga kami menunggu waktu yang tepat untuk dapat menyampaikan permasalahan kami.
Dan beliau berbaik hati meluangkan waktunya untuk mendengarkan permasalahan kami. Setelah kami menceritakan kronologis masalah kami dari awal, beliau menyarankan pada kami untuk membuat semacam surat permohonan kepada Menteri PAN-RB yang ditembuskan kepada KEMDIKBUD. Dan pada tanggal 28 Juni 2019, kami memasukkan surat yang dimaksud.

14. Pada Hari Senin, 1 Juli 2019 kami mengajukan pengaduan pula ke kantor Badan Kepegawaian Negara di bagian Layanan Kepegawaian Terpadu yang diterima oleh bagian WASDA. Respon beliau sangat mencerahkan. Beliau mengatakan bahwa memang pada tahun 2017 BKN melakukan audit terkait CPNS GGD dan sudah tidak ada permasalahan lagi walaupun dikatakannya bahwa memang terdengar bahwa ada 40 orang yang usianya sudah lewat dari 35 tahun namun tidak dinyatakan dalam audit bahwa kami (40 orang)ini tidak diangkat sebagai CPNS ataupun dipending. Kami menyikapi bahwa pernyataan beliau tersebut merupakan pengakuan bahwa sejumlah 6296 CPNS Guru Garis Depan telah ditempatkan di 183 daerah 3T yang bersumber dari website Kemdikbud di http://www.kemdikbud.go.id (salinan terlampir).
Sebagai tanggapan dari pihak Layanan Kepegawaian Terpadu, maka beliau menerima surat dan beberapa file pendukung termasuk siaran pers dari BKN sesuai dengan pernyataan tersebut di atas (file terlampir). Kemudian beliau pun menyarankan kepada kami untuk bersurat ke KEMENPAN-RB, KEMDIKBUD dan SETNEG sebagai upaya agar permasalahn kami ini bisa ditindaklanjuti oleh para pemangku kebijakan untuk bisa memperoleh hak kami.

Kami, peserta CPNS GGD 2016 yang jumlahnya 40 orang ini sangat kecewa dengan kebijakan dari pusat yang kelihatannya mempersulit kami dengan dasar / dalih ( kami yg berusia di atas 35 tahun terbentur UU ASN tahun 2014 dan PP Manajemen Kepegawaian tahun 2017 (tanpa melihat program nawacita presiden RI dan pengalaman perekrutan CPNS GGD tahap 1).

Jika kita bertolak pada dasar dari GGD 1(2015) sebelumnya dimana mereka telah lulus sebagai PNS di 3T dan ikut serta menjalankan program Presiden sebagai bagian Nawacita ke 3 dan 5) padahal UU ASN telah terbit jauh sebelum perekrutan GGD 1 (April 2015) dan jika dikatakan terbentur pada PP terkait Manajemen Kepegawaian No.11 tahin 2017, bukankah kami direkrut pada tahun 2016..mengapa kami harus mendapat imbasnya? Begitupula dengan persyaratan kelulusan yang harus memenuhi passing grade tertentu, namun nilai yang sangat minim bahkan ‘0’ pun diluluskan. Bukankah ini sangat tidak adil bagi kami?

Sungguh, hati kami sangat tersakiti dan merasa dikecewakan karena telah diberi angin segar dan harapan akan diluluskan karena GGD ini adalah FormASI KHUSUS. Begitupula dengan pemberitaan di berbagai media yang menyatakan kelulusan seluruh peserta. Belum lagi rasa malu yang harus ditanggung oleh kami karena ada yang sudah resign dari tempat kerja ketika mendapat undangan Bimtek PKB dan adapula yang sudah diberhentikan pada saat itu.
Jika saja kami akan diangkat sebagai P3K yang belum jelas payung hukumnya maka akankah nasib kami menjadi pegawai kontrak seumur hidup? Apakah kami tidak berhak menjadi CPNS seperti mereka yang berusia di bawah 35 padahal kinerja kami pun tak kalah dengan mereka? Apakah faktor usia harus membatasi pengabdian kami dengan tidak jelas?Namun kami tetap bersikukuh pada perolehan hak kami yaitu menjadi CPNS Guru Garis Depan melalui penetapan NIP dan pemberian SK sesuai formasi di kabupaten yang telah kami pilih tersebut.

Para Pemangku Jabatan yang terkait!

Mohon maaf jika ada tutur bahasa maupun ada kalimat kami yg kurang berkenan di hati. Namun kami menyerahkan harapan kami agar dapat memperoleh bantuan untuk bisa menyelesaikan permasalahan kami sehingga nasib kami bisa setara dengan Dokter Ahli dan Bidan PTT dimana mereka telah memperoleh SK Pengangkatan sebagai CPNS melalui KEPPRES No.28 Tahun 2018 sehingga kami dapat melanjuttkan pengabdian dan memperoleh hak konstutisi kami sebagai warga Negara Republik Indonesia.Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan banyak terima kasih.

Salam Hormat,

Irawati, S.Pd., Gr.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s